Setidaknya, ada lima alasan yang sekaligus menjadi agenda pokok pemerintahan Sulsel di masa depan.
Menjadikan Sulsel sebagai model ‘terbaik’ penerapan Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk mewujudkan Visi Negara Kesejahteraan (Welfare State) 2045 yang dicanangkan Partai Golkar.
Menghadirkan ‘negara’ (pemerintah Sulsel) dalam seluruh sektor kehidupan masyarakat Sulawesi Selatan melalui berbagai regulasi dan kebijakan pro-rakyat, serta perlindungan dan penegakan hukum yang adil, tegas, dan kredibel.
Mengedepankan kedaulatan di tangan rakyat Sulawesi Selatan dengan memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan proses pembangunan di segala bidang.
Memperkuat kohesi sosial yang multikultural dan meneguhkan kepribadian Indonesia berbasis budaya gotong-royong, dan lestarinya budaya lokal.
Meningkatkan produktivitas dan daya saing rakyat melalui gerakan ‘Membangun dari Kampung’ untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan di kampung-kampung di daerah pesisir dan pedalaman, hingga kawasan kekumuhan di perkotaan.
Mencerdaskan dan menyehatkan rakyat Sulawesi Selatan melalui pendidikan (optimalisasi Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sulsel Pintar), kesehatan (Kartu Indonesia Sehat, BPJS, dan Kartu Sulsel Sehat), pengentasan kemiskinan (Kartu Indonesia Sejahtera dan Kartu Sulsel Lansia), dan kesenjangan (melalui landreform atau Reforma Agraria/redistribusi lahan).