MATARAM, NTB – Gerakan Koperasi Nusa Tenggara Barat dengan suara bulat mendaulat Drs. Mahmud Razak, MM sebagai Ketua Dekopin Wilayah NTB periode 2020 – 2025 dalam Musyawarah Wilayah yang digelar di Pendopo Walikota Mataram, Kota Mataram, NTB, Sabtu (19/9/2020). Mahmud Razak menegaskan, pihaknya tidak akan memberi ruang kepada oknum yang mengganggu keutuhan Gerakan Koperasi NTB melalui Muswil tandingan.
“Saya tegaskan jangan sampai ada Muswil abal-abal setelah ini yang direkayasa oleh kaki tangan Sri Untari yang mengaku-ngaku sebagai ketua umum Dekopin. Muswil ini sah sebagai tindak-lanjut dari Munas Dekopin 2019 di Makassar yang memilih dan menetapkan Nurdin Halid sebagai ketua umum. Terbukti, Muswil hari ini dihadiri 100 % komponen gerakan koperasi NTB yang terdaftar di Dekopinwil, dan didukung penuh oleh Pemerintah melalui kehadiran unsur pejabat Pemerintah provinsi, pejabat Kota Mataram, Dinas Koperasi, dan Dandim,” tegas Mahmud Razak usai diambil sumpah oleh Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.
Dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Gita Aryadi, Mahmud Razak dipilih secara aklamasi oleh semua unsur Gerakan Koperasi yang hadir 100%, yaitu 10 Dekopinda kabupaten/kota dan 11 koperasi sekunder yang terdaftar di Dekopinwil NTB. Muswil yang mengusung tema “Efektivitas dan Efisiensi Koperasi Untuk Meningkatkan Produktivitas di Era New Normal” berlangsung demokratis dalam semangat kekeluargaan sebagai jatidiri Koperasi Indonesia.
Lebih dari itu, Muswil Dekopin NTB 2020 mendapat dukungan penuh dari Pemerintah. Selain dibuka oleh Sekda Provinsi NTB atas nama Gubernur NTB, Muswil digelar di pendopo Walikota Mataram dihadiri Asisten I Sekda Kota Mataram Lalu Martawang yang mewakili Walikota, Ketua DPRD Kota Mataram, serta Dinas Koperasi NTB dan Dinas Koperasi Kota Mataram.
“Terima kasih atas kepercayaan yang besar ini. Saya siap mengemban amanat gerakan kita, yaitu memajukan ekonomi masyarakat bersama Pemerintah melalui Koperasi,” ujar Mahmud Razak. Undangan yang hadir dalam Muswil ini dibatasi agar bisa efektif menerapkan standar protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan.
Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid mengaku senang dan menaruh respek atas dukungan Pemerintah NTB dan Pemkot Kota Mataram. “Saya sangat senang dan respek terhadap Pemerintah Provinsi NTB dan Pemkot Kota Mataram yang memberikan dukungan penuh kepada Gerakan Koperasi di NTB. Ini menunjukkan besarnya Komitmen Pemerintah NTB dan Kota Mataram untuk memakai Koperasi sebagai sistem ekonomi yang berkeadilan sekaligus menyejahterakan masyarakat,” demikian Nurdin Halid.
Di sisi lain, Nurdin Halid juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap soliditas Gerakan Koperasi NTB di bawah kepemimpinan Mahmud Razak. Di mata Nurdin Halid, Mahmud Razak sosok pemimpin yang tegas dan disiplin namun sangat menonjol dalam merawat kebersamaan.
“Komunikasinya juga bagus dengan Gerakan Koperasi dan Pemerintah. Semua bisa terlihat dalam Muswil ini. Semua Dekopinda dan Koperasi sekunder hadir dan secara bulat mendukung kepemimpinan Pak Mahmud untuk lima tahun ke depan. Semua unsur pemerintahan propinsi dan Kota Mataram juga hadir. Saya menaruh harapan besar pada Pak Mahmud untuk memajukan Koperasi di NTB dalam lima tahun ke depan,” ujar Nurdin Halid.
Sikap Tegas Mahmud Razak
Mahmud Razak menjelaskan alasan dirinya akan bersikap tegas jika ada yang melakukan Muswil tandingan. Pertama, bahwa Muswil NTB 2020 adalah produk hukum turunan dari Munas Dekopin 2019 yang sah dan satu-satunya. Tidak ada Munas lain. Dalam Munas Makassar 2019 yang diikuti 471 peserta dari Induk Koperasi, Dekopinwil, dan Dekopinda se-Indonesia terpilih secara sah HAM Nurdin Halid. Karena itu, dia mengaku sangat heran ketika tiba-tiba Sri Untari Bisowarno mengangkat dirinya menjadi ketua umum Dekopin.
“Sesuai absen peserta Munas yang saya cek kepada Panitia Munas, tidak ada peserta yang bernama Untari Bisowarno. Lalu atas dasar apa Sri Untari mengklaim sebagai ketua umum Dekopin. Ia mengaku melalui Munas, nah kapan mereka mengadakan Munas? Siapa pesertanya? Siapa Panitianya? Siapa pimpinan Sidangnya? Memang saat MUNAS, ada sekitar 30 orang yang melakukan walkout, apakah yang 30 orang itu mengadakan Munas? Di mana? Apakah Munasnya memenuhi kuorum sesuai AD Dekopin? Semua itu kan ada aturannya Dalam AD/ART Dekopin?” kata Mahmud Razak dengan nada tinggi.
Mahmud Razak juga menyatakan keherannnya terhadap pendapat Hukum Dirjen PP Kemenkumham yang menyatakan Sri Untari sah. Padahal, yang menyatakan sah atau tidaknya Munas atau suatu kepengurusan organisasi apabila ada sengketa adalah pengadilan. Apalagi pendapat hukum tersebut dibuat tanpa check and recheck ke pihak lain yang bersengketa.
“Di samping itu, Dekopin sebagai lembaga tunggal gerakan koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga mitra Dekopin adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Dekopin bukan parpol atau yayasan yang berada di bawah kewenangan Kemenkunham,” ujar Mahmud Razak.
Atas dasar semua itu, Mahmud Razak menegaskan jangan sampai ada Muswil lagi setelah Muswil yang sah ini. “Karena terbukti, Muswil hari ini dihadiri 100 % komponen gerakan koperasi NTB yang terdaftar di Dekopinwil, termasuk unsur pejabat provinsi, Pejabat Kota Mataram, Dinas Koperasi, dan Dandim. Itu artinya, semua yang hadir Dalam Muswil ini rasional obyektif melihat dan menilai persoalan dinamika Dekopin ini,” kata Mahmud Razak.
Optimisme Nurdin Halid
Pada bagian lain, Mahmud Razak menegaskan komitmennya memajukan Koperasi di NTB. Ia siap melanjutkan program yang sudah berjalan baik, termasuk meningkatkan komunikasi dan Kerjasama dengan Pemerintah setempat. “Berbagai inovasi akan terus dilakukan Koperasi dengan mengikuti perkembangan mutakhir, terutama program digitalisasi koperasi yang diinisiasi oleh Dekopin pusat,” ujar Mahmud Razak.
Nurdin Halid mengungkapkan bahwa Dekopin sudah menciptakan berbagai aplikasi dalam rangka mewujutkan digitalisasi Koperasi Indonesia. Digitalisasi Koperasi merupakan salah satu program strategis Dekopin 5 tahun ke depan sebagai respons atas tuntutan kemajuan ekonomi digital yang dipacu oleh perkembangan teknologi informasi di era revolusi industri 4.0.
“Dekopinwil NTB harus bisa memfasilitasi Koperasi-koperasi di daerah ini agar ikut Dalam program strategis ini. Digitalisasi mencakup aspek komunikasi dan interaksi, menggerakan organisasi, manajemen, keuangan, dan bisnis Koperasi,” Nurdin Halid memaparkan.
Nurdin Halid mengaku senang terpilihnya kembali Mahmud Razak. Menurut Nurdin, Koperasi NTB mengalami banyak kemajuan selama era Mahmud Razak. Karena itu, tampilnya kembali Mahmud Razak sebagai ketua akan menjaga kesinambungan program dan pencapaian-pencapaian selama ini.
“Aspek keberlanjutan sangat penting dalam pembangunan. Dengan komunikasi dan interaksi yang baik dengan Pemerintah propinsi dan kabupaten/kota selama ini, saya optimis Koperasi-koperasi di NTB akan semakin maju dan berkembang di bawah komando Pak Mahmud Razak,” ujar Nurdin Halid.
Sekda NTB Lalu Gita Aryadi menaruh harapan serupa. Ia berharap soliditas Gerakan Koperasi NTB di bawah Mahmud Razak sehingga koperasi mampu meningkatkan peran dan konstribusi bagi masyarakat NTB. “Kami berharap, Koperasi-koperasi yang ada di NTB dan Dekopinwil NTB terus berkontribusi Dalam memajukan perekonomian daerah,” kata Lalu Gita Aryadi.
Ketua Dekopin Propinsi Ke-4
Mahmud Razak adalah ketua Dekopin tingkat wilayah propinsi ke-4 yang terpilih usai acara pembukaan Muswil secara serentak lewat virtual oleh Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, Rabu (9/9/2020). Dalam acara yang diikuti 25 Dekopinwil dan 185 Dekopinda seluruh Indonesia itu, juga hadir Pimpinan Paripurna, Pengawas, dan induk-induk Koperasi.
Nurdin Halid menjelaskan, sejumlah Dekopinwil dan Dekopinda meminta daerah-daerah melakukan Muswil dan Musda untuk merspons kebutuhan dan tuntutan organisasi di tingkat daerah. Karena itu, kata Nurdin, Muswil akan diikuti Musyawarah Daerah (Musda) agar roda organisasi Dekopin terus berputar untuk bisa menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan amanat UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.
“Kita harus melakukan konsolidasi organisasi kita. Di satu sisi, agar organisasi Dekopin mampu menjalankan fungsi, tugas, dan tanggungjawabnya. Itu perintah UU Nomor 25 Tahun 1992. Di sisi lain, organisasi Dekopin harus solid untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk gangguan yang dipicu oleh muncunya Dekopin illegal,” ujar Nurdin Halid, Rabu (9/9/2020).
Bak gayung bersambut. Sejumlah Dekopinwil langsung mengajukan jadwal Muswil ke Dekopin Pusat. Sebelum Muswil ke-4 di NTB, ada tiga wilayah yang sudah menggelar Muswil, yaitu DKI Jakarta, Lampung, dan Semarang.
Muswil DKI Jakarta telah memilih dan menetapkan Ferry Juliantono sebagai ketua Dekopinwil periode 2020 – 2025. Ferry Julintono adalah Ketua Induk Koperasi Pasar dan wakil ketua umum Dekopin periode 2020-2025. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga aktif dalam berbagai organisasi pemberdayaan masyarakat.
Nurdin Halid mengatakan, pilihan Gerakan Koperasi DKI Jakarta terhadap Ferry Juliantono sangat strategis. “Pak Ferry itu tipikal pemimpin yang lincah, agresif, dan komunikatif. Ia juga kaya konsep dan strategi. Jaringannya luas baik secara vertikal dengan pemerintahan maupun secara horizontal dengan masyarakat. Dan, satu lagi, jiwanya menyatu dengan g erakan pemberdayaan masyarakat lewat Koperasi,” kata Nurdin Halid.
Muswil Dekopin Lampung digelar hanya empat hari setelah pembukaan Muswil secara nasional oleh Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid. Dalam Muswil Dekopin Propinsi Lampung yang digelar di Bandar Lampung pada 12 September 2020, Armi Basyuni kembali terpilih sebagai komandan Dekopin Lampung untuk periode 2020-2025. Sebanyak 27 pemilik suara yang hadir dari total 32 (15 Dekopinda Kabupaten/Kota dan 17 unsur Koperasi sekunder) secara bulat memilih praktisi Koperasi sarat pengalaman itu.
“Ibu Armi itu praktisi koperasi yang aktif dan pekerja keras. Jiwanya di koperasi. Pergaulannya di Koperasi juga luas. Komunikasinya dengan Pemerintah juga bagus. Kami sudah saling kenal ketika sama-sama mengelola KUD lalu Puskud di tahun 1990-an. Saya di Puskud Hasanuddin, Ibu Armi di Puskud Lampung. Dia pantas terpilih secara aklamasi dalam 3 kali Muswil,” ujar Nurdin Halid.
Karir Armi Basyuni di perkoperasian merangkak dari tangga terbawah, yaitu pengurus dan ketua KUD Sampurna tahun 1992, lalu menjadi ketua Koperasi Senkakola tingkat propinsi. Pada tahun 2000, ia masuk dalam jajaran pengurus dan ketua Puskud Lampung. Pengalaman dan dan gaya kepemimpinanya yang komunikatif dan akomodatif mengantar Armi ke kursi Ketua Dekopinwil periode 2010-2015 dan 2015-2020.
Dan, seperti dua Muswil sebelumnya, dalam Muswil tahun 2020 ini, ia kembali terpilih secara aklamasi. Selain memimpin Dekopinwil Lampung, Armi juga masuk jajaran pimpinan Paripurna Dekopin periode 2010-2020. Pada periode 2020-2025, Armi ditunjuk menjadi koordinator Dekopinwil Wiayah Sumatera. Bukan hanya itu. Armi juga Menjadi salah satu dari 45 pendiri Koperasi Perumahan Rakyat atau KPRN. Pada tahun 2019, Armi menginisiasi dan menggerakan Koperasi Pariwisata RI (KoparRi) Cabang Lampung.
Dekopinwil Jawa Tengah menggelar Muswil usai DKI Jakarta dan Lampung. Gerakan Koperasi Jawa Tengah mendaulat Doktor Walid sebagai pemimpin mereka lima tahun ke depan. Doktor matematika tamatan S3 Universitas Gajah Mada itu terpilih secara aklamasi menggantikan Warsono. Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) itu adalah juga Ketua Dekopinda Kota Semarang.
“Saya sangat yakin dengan kepemimpinan Pak Walid. Ia seorang akademisi yang peduli dan aktif memberdayakan masyarakat melalui Koperasi. Ia praktisi Koperasi yang berjiwa milenial dan mempunyai tekad kuat mewujutkan digitalisasi Koperasi di Jawa Tengah. Itu sejalan dengan program unggulan Dekopin 2020-2025, yaitu digitalisasi koperasi Indonesia,” ujar Nurdin Halid.
Doktor Walid saat ini berstatus sebagai dosen di Jurusan Matematika dan PPs Universitas Negeri Semarang (UNNES). Sejak tahun 2001 berprofesi sebagai dosen di Jurusan Matematika UNNES, dan sejak tahun 2002-2009 bertugas sebagai dosen pendamping karya ilmiah tingkat universitas.
Dalam dunia perkoperasian, Doktor Walid pernah dan sedang diemban sebagai Ketua KPRI Handayani (tahun 2012-2015) dan Ketua Pengawas KPRI Handayani (tahun 2015-2018), Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Semarang (DEKOPINDA) pada (tahun 2015-2020), Ketua Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO) DPC Kota Semarang (tahun 2014-2017), Sekretaris Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Semarang (tahun 2012-2017) dan ketua Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (AKRINDO) DPW Wilayah Jawa Tengah (tahun 2017-2021).
Sekjen Dekopin Pahlevi Pangerang menjelaskan bahwa jadwal pelaksanaan Muswil dilaksanakan periode September – Oktober 2020, sedangkan Musda dijadwalkan Oktober – November. Ditambahkan, beberapa wilayah sudah mengajukan rencana dan jadwal Muswil pada akhir September ini dan menunggu persetujuan Dekopin pusat.
“Propinsi dan kabupaten/kota yang belum bisa menjalankan Muswil dan Musda pada tahun 2020, maka kepengurusan mereka diperpanjang hingga Oktober 2021 sesuai Keputusan Pimpinan Paripurna Dekopin bulan lalu,” ujar Pahlevi Pangerang.
******
