Category: Berita

JAKARTA – Pakar hukum tatanegara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie meminta Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid segera menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah terkait putusan PTUN Jakarta. Dengan komunikasi yang baik, mantan Ketua Mahkamah Kontitusi RI itu berharap Presiden Joko Widodo akan mendapat informasi yang benar sehingga bisa segera mengakhiri dualisme Dekopin yang sudah berlangsung setahun. Berakhirnya dualisme akan meningkatkan kinerja Dekopin dalam mendukung Pemerintah memulihkan perekonomian nasional. Hal itu dikatakan Jimly menanggapi kemenangan Nurdin Halid…

Dekopin Minta Pemerintah Pulihkan Ekonomi Nasional Melalui Koperasi

JAKARTA – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) berkomitmen memberikan beasiswa kepada anggota koperasi yang ingin mengikuti kuliah secara daring di Universitas Siber Asia (Unsia). Beasiswa yang diberikan berupa subsidi senilai Rp 1 juta kepada 500 anggota koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Dekopin dengan Unsia yang ditandatangani di Kantor Dekopin, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Penandatangan kerjasama itu dilakukan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid dan Rektor Unsia Jang Youn Cho, Ph.D. Nurdin Halid didampingi Sekjen Dekopin…

antvklik.com – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, Selasa (12/1/2021) mengabulkan gugatan Nurdin Halid kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI Kementerian Hukum dan HAM. Hakim memutus, Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM tidak berwenang menerbitkan surat nomor PPE.PP.06.03-1017. Sehingga, surat yang dikeluarkan pada Kamis (2/7/2020) yang berisi tentang penetapan Sri Untari Bisowarno sebagai ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), menjadi tidak sah. Dengan keluarnya keputusan PTUN Jakarta ini, Dekopin meminta Presiden Joko Widodo melalui Menteri Koperasi dan UKM segera menerbitkan surat…

RMco.id  Rakyat Merdeka – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) kubu Nurdin Halid akhirnya bisa bernapas lega. Pasalnya, gugatannya kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan RI Kementerian Hukum dan HAM dikabulkan majelis Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Dalam kasus ini, Dirjen Peraturan Perundang-Undangan selaku tergugat dan DR Sri Untari Bisowarno selaku tergugat intervensi. Kemenangan Dekopin Nurdin Halid ini tak terlepas dari perjuangan Pengacara Muslim Jaya Butarbutar (JB) dalam membeberkan fakta-fakta di persidangan PTUN Jakarta. Pengacara Dekopin kubu Nurdin Halid Muslim Jaya Butarbutar mengungkapkan, Di PTUN, Nurdin…