Gerakan Koperasi Indonesia mendorong upaya pemerintah dalam mewujudkan Nawacita membangun Indonesia dari pinggiran melalui koperasi, meningkatkan produktivitas ekonomi domestik, dan meningkatkan daya saing koperasi dan UKM. Cara itu diyakini dapat menjadi pondasi ekonomi daerah dan nasional yang kuat, unggul, tangguh dan mandiri.
Demikian diungkapkan oleh Nurdin Halid, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), saat memimpin delegasi gerakan koperasi beraudiensi dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jumat (11/1/2019). Delegasi itu dihadiri oleh pemimpin paripurna Dekopin, induk-induk koperasi, dan ketua-ketua Dekopinwil dari seluruh Indonesia. Sementara Presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Ahli Presiden RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ahmad Erani Yustika.
Nurdin mengatakan, beberapa kebijakan Jokowi yang pro koperasi antara lain, penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi koperasi dan UKM dari 1% menjadi 0,5%, memberikan suku bunga KUR 7% kepada koperasi dan UKM, reformasi total kelembagaan dan bisnis koperasi sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing koperasi, dan mendorong konglomerasi koperasi melalui kemitraan antara usaha besar dengan koperasi yang telah berjalan pada tahun 2017.
Kebijakan lain yang pro koperasi, seperti redistribusi aset berupa kepemilikan lahan bagi koperasi terutama tanah terlantar Perhutani, tanah HGU yang tidak diperpanjang, hingga pengelolaan hutan sosial oleh koperasi. Di bidang kemaritiman, bantuan pemerintah seperti kapal coldstorage dan alat tangkap yang hanya diberikan kepada koperasi nelayan.
Namun dalam audiensi kali ini, Dekopin fokus pada penyampaian aspirasi dan harapan gerakan koperasi yang lebih strategis dan konkrit. Ada 8 aspirasi dan harapan, antara lain; pertama minta Presiden agar mendorong MPR untuk mengembalikan Pasar 33 UUD 1945 Ayat 1 yang asli. Kedua, meminta Presiden bersama DPR RI menaikkan status Kementerian Koperasi dan UKM dari klaster III ke klaster I.
Ketiga, meminta Presiden menjadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat milenial yang didukung strategi dan praktik perkoperasian di lingkungan formal dan non formal. Keempat, menerbitkan kebijakan khusus untuk kpperasi dengan melakukan deregulasi kebijakan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi, terkait double tax sisa hasil usaha. Kelima, Dekopin mengusulkan dibentuknya Bank Koperasi yang khusus melayani petani dan nelayan.
Keenam, Dekopin mengusulkan agar Presiden melibatkan koperasi dalam mengembangkan sistem distribusi kebutuhan pokok dengan cara menjadikan Perum Bulog sebagai Trading House Koperasi. Ketujuh, Dekopin memohon kepada Presiden agar menyediakan gedung kantor yang representatif bagi gerakan koperasi. Delapan, Dekopin atas nama gerakan koperasi Indonesia mengundang Presiden untuk hadir dalam rangkaian acara Hari Koperasi 12 Juli 2019 di Purwokerto.
sumber:https://www.wartaekonomi.co.id/read211228/dekopin-minta-ini-dari-jokowi.html
