TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)1 Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Selatan, Nurdin Halid ditunjuk mengisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar).
Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto memberikan kepercayaan kepada NH sapaan akrab Nurdin Halid sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar.
Lalu bagaimana dengan jabatan Nurdin Halid sebagai Ketua DPD 1 Golkar Sulsel?.
Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai Golongan Karya (Golkar) Sulsel Abdillah, terkait pengangkatan NH sebagai salah satu Wakil Ketua Umum, merupakan pilihan NH dan DPP Golkar.
“Tentang Merangkap atau tidak sebagai ketua DPD Golkar Sulsel, saya kira sesudah pelantikan nanti akan ada pilihan dari pak NH,” sebutnya, Rabu (15/1/2020)
Sekedar diketahui, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar, Rabu (15/1/2020) siang, resmi melansir susunanpengurus periode 2019-2024.
Pengumuman susunan pengurus dipimpin langsung Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen Lodewijk F Paulus, dan Bendahara Umum Dito Ganundito di kantor DPP Golkar di Spili, Jakarta Selatan.
Komposisi pengurus DPP Golkar tak banyak berubah.
Menko Investasi dan Maritim Luhut Binsar Panjaitan masih tercatat sebagai Ketua Dewan Penasihat.
Sedangkan Aburizal Bakrie menjadi Ketua Dewan Pembina.
Akbar Tandjung tetap menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan.
Agung Laksono sebagai Ketua Dewan Pakar dan Muhammad Hatta sebagai Ketua Dewan Etik dan Mahkamah Partai
Anggota Formatur Partai Golkar Melki Laka Lena membenarkan susunan struktur DPP Partai Golkar tersebut.
Dia mengatakan, susunan DPP itu merupakan hasil rapat formatur, Selasa (14/1/2020) malam.
Rilis skuad DPP Partai Beringin ini, hanya berselamng 38 hari pasca-Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar, 5-7 Desember 2019 lalu.
Selain ketua, sekjen dan bendahara, kepengurusan ini mencatat sekitar 113 pengurus DPP.
Komposisinya 12 wakil ketua umum, 39 ketua departamen, 35 wakil sekjen, 17 wakil bendahara, dan dewan penasihat dan pinih sepuh.
Dari 12 Wakil Ketua Umum, Nurdin Halid masuk dalam daftar susunan pengurus itu. (*)
