TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid siap membangun Sulsel secara merata dan berkeadilan.
Tidak ada ruang bagi segelintir orang atau kelompok tertentu untuk ‘menguasai’ gerbang kawasan Timur Indonesia. Bila terpilih, NH ingin menjadi gubernur bagi seluruh rakyat Sulsel. bukan hanya Makassar, Bone atau daerah lainnya.
“Insya Allah, saya akan menjadi gubernur bagi seluruh rakyat Sulsel, bukan untuk kelompok atau daerah tertentu. Berulangkali sudah saya sampaikan, Sulsel bukanlah rumah bagi segelintir orang atau kelompok tertentu yang ingin berkuasa. Sulsel adalah rumah kita bersama,” kata NH, Rabu (20/12/2017).
Dalam berbagai kunjungannya ke daerah, NH mengakui kerap mendengarkan curhat masyarakat yang merasakan timpangnya pembangunan dan kesejahteraan.
Tidak sedikit dari mereka menilai pembangunan Sulsel hanya terpusat di Kota Makassar. Lalu, kesejahteraan dan keuntungan sebesar-besarnya hanya dinikmati kelompok tertentu yang dekat dengan penguasa.
“Tidak boleh ada diskriminasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sulsel baru hadir untuk kesejahteraan masyarakat secara merata, baik di desa maupun di kota ,” ucap Ketua Harian DPP Golkar tersebut.
Komitmen NH untuk membangun Sulsel secara merata dan berkeadilan tanpa memberikan keuntungan pada kelompok tertentu selaras dengan kontrak politiknya.
Saat deklarasi di Lapangan Karebosi pada November lalu, NH-Aziz menyampaikan 4 poin kontrak politik yang bermuara pada pemerataan pembangunan dan kesejahteran bagi seluruh masyarakat.
Berikut 4 Poin Kontrak Politik NH-Aziz :
- NH-Aziz siap jalankan program pro-kampung
- NH-Aziz menjamin pemerintahan dengan sistem birokrasi yang efektif.
- NH-Aziz tidak akan melibatkan keluarga demi menjaga marwah pemerintah Sulsel yang lebih baik.
- NH-Aziz tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme untuk kepentingan keluarga maupun kelompok.(*)
Rabu, 20 Desember 2017 19:42
Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Sumber: http://makassar.tribunnews.com/2017/12/20/nurdin-halid-sulsel-bukan-untuk-kelompok-tertentu-dan-ketimpangan-tidak-boleh-terus-terjadi
