“Membangun Indonesia dari Kampung
Melalui Koperasi”
(Pidato Ketua Umum Dekopin, H.A.M Nurdin Halid
pada Harkopnas 12 Juli 2017 di Makassar)
Yang terhormat,
Presiden Republik Indonesia, Bapak bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo,
Menteri Koperasi dan UKM, Bapak dan Ibu AAGN Puspayoga
Para Menteri Kabinet Kerja
Bapak Gubernur, Wali Kota Makassar, dan para Bupati se-Sulawesi Selatan
Para Ketua Dekopinwil dan Induk-Induk Koperasi,
Saudara-saudara anggota koperasi di seluruh Indonesia yang saya muliakan.
Assalumu’alaikum Wr.Wb,
Salam Sejahtera bagi kita semua… Salam Koperasi!
Pertama-tama, sudah selayaknya kita memanjatkan Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan bimbinganNya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini, di Kota Makassar, untuk bersama-sama merayakan Puncak Hari Koperasi Nasional yang ke-70.
Perayaan peringatan Hari Koperasi pada hari ini, tahun 2017 ini, sungguh terasa istimewa. Sebab, tahun 2017 ini, gerakan koperasi Indonesia memasuki usia yang ke-70. Sebuah usia yang relatif matang dalam rentang sejarah pengabdian yang panjang karena gerakan Koperasi hadir hanya dua tahun setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan Indonesia Merdeka tahun 1945.
Itu sebabnya, peringatan Hari Koperasi tahun ini digelar secara istimewa, di daerah dan kota yang istimewa pula: Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan. Di daerah ini, di Kota ini, gerakan koperasi Indonesia ingin memancang tonggak sejarah baru: membangun kembali komitmen kebangsaan kita, yaitu membangun perekonomian NKRI berdasarkan PERINTAH KONSTITUSI Pasal 33 UUD 1945.
Bukan sekadar ingar-bingar beragam kegiatan yang melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan rakyat dari berbagai pelosok Sulawesi Selatan, seperti jalan sehat, pameran berskala nasional dan internasional. LEBIH DARI ITU, perayaan puncak Harkopnas 2017 ini akan menggelar peristiwa bersejarah: yaitu, Kongres Koperasi ke-3. Setelah 64 tahun terhenti sejak Kongres Koperasi II tahun 1953 di Bandung, malam ini Kongres Koperasi III resmi dibuka.
Karena nilai sejarah yang tinggi itulah, izinkan saya atas nama seluruh gerakan koperasi Indonesia menghaturkan ucapan TERIMA KASIH dan PENGHARGAAN yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah menyediakan waktu di sela-sela kesibukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk datang dan hadir bersama RAKYAT KOPERASI, hari ini, di Kota Makassar ini. Kehadiran Bapak Presiden hari ini di Kota Anging Mamiri ini sungguh melegakan oleh karena hal itu bermakna: BAPAK PRESIDEN merestui dan mendukung TEKAD gerakan koperasi NKRI untuk memulai perjuangan panjang: KEMBALI KE EKONOMI KONSTITUSI PASAL 33 UUD 1945.
Kami menyadari, bahwa perjuangan untuk KEMBALI KE JALAN YANG BENAR, JALAN EKONOMI KONSTITUSI, bukanlah perkara mudah di era globalisasi yang digerakkan oleh kapitalisme global saat ini. Namun, di tengah kegamangan itu, kami meyakini, bahwa tekad gerakan koperasi untuk meluruskan JALAN Ekonomi kapitalis-neolib yang salah itu, bukan mimpi di siang bolong. Alasannya cuma satu: kami memiliki PRESIDEN RAKYAT bernama IR. JOKO WIDODO!
Bapak Presiden, para hadirin yang kami muliakan.
Kami harus jujur mengatakan, bahwa masyarakat koperasi Indonesia sangat bangga, menyaksikan bagaimana PRESIDEN RAKYAT Jokowi dalam 2,5 tahun terakhir benar-benar menjalankan Ekonomi Konstitusi Pasal 33 UUD 1945, yang Bapak SELALU SEBUT Ekonomi Gotong-royong, Ekonomi Pancasila.
Dari sekian banyak program untuk mewujutkan salah satu agenda Nawacita, ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran’, kami mencermati paling kurang EMPAT kebijakan strategis untuk RAKYAT sesuai amanat Konstitusi Pasal 33. Pertama, dana desa yang naik hingga 100% dalam dua tahun terakhir: dari 20 triliun tahun 2015, menjadi 40 triliun tahun 2016, dan naik lagi menjadi 60 triliun tahun 2017.
Mengucurkan dana besar-besaran ke KAMPUNG-KAMPUNG dan DESA-DESA sungguh sebuah keberanian luar biasa di tengah kondisi perekonomian nasional dan global yang belum pulih seutuhnya. Uang pajak rakyat kini TIDAK LAGI MENUMPUK di kota-kota saja, di PULAU JAWA saja, tetapi sudah masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung di seluruh pelosok Tanah Air. Sungguh sebuah terobosan hebat: “Membangun Indonesia dari Kampung!”
Kebijakan strategis kedua, KEKAYAAN ALAM dijadikan aset produksi rakyat melalui REFORMA AGRARIA yang memungkinkan banyak rakyat kita memiliki akses produksi berupa LAHAN yang diikuti pembagian jutaan SERTIFIKAT TANAH. Sungguh bukan sebuah keputusan tanpa risiko ketika BAPAK menegaskan bahwa tanah-tanah yang menjadi tanah objek reforma agraria adalah tanah terlantar, termasuk milik BUMN dan BUMS yang tidak digarap atau sudah habis masa pakai (HGU). Dan, kami sungguh senang dan bangga ketika bapak menyebutkan bahwa tanah-tanah terlantar itu, salah satunya diserahkan kepada koperasi-koperasi.
Visi kekayaan alam untuk rakyat juga tergambar jelas dan nyata dari kebijakan MENJAGA LAUT sebagai MASA DEPAN nelayan. Kami bangga menyaksikan Ibu Menteri Susi, tanpa RASA GENTAR sedikitpun, gencar menangkap dan meneggelamkan kapal-kapal pencuri ikan dan melarang pemakaian alat tangkap yang merusak terumbu karang dan menghabisi ikan-ikan kecil. Dan, yang mengejutkan sekaligus melegakan, Menteri Susi mewajibkan bantuan kapal dan alat tangkap ikan, termasuk cold-storage, harus diterima oleh nelayan yang tergabung dalam koperasi nelayan.
Bapak Presiden juga memberi ruang yang luas kepada rakyat memanfaatkan sumber daya alam hutan. Dan lagi-lagi, KOPERASI salah satu yang diandalkan oleh Menteri Siti Nurbaya untuk mengelola hutan karena percaya bahwa masyarakat yang tinggal di dalam maupun sekitar hutan yang tergabung dalam koperasi mampu secara bersama-sama merawat hutan yang menjadi aset produksi mereka.
Di sektor pertanian dan peternakan, program BAPAK mencetak 2 juta hektar sawah baru yang didukung pembangunan 41 waduk dan ribuan embung, diikuti pembangunan irigasi, bahkan pembagian traktor, telah mengembalikan kepercayaan rakyat dan bangsa ini soal swasembada pangan. BAHWA, sebagai negara agraris kita SEHARUSNYA tidak bergantung pada impor lagi hanya untuk urusan bawang, buah, sayur, daging kerbau dan daging sapi, bahkan ikan.
Kebijakan strategis ketiga, memberikan jalan keluar dalam masalah modal usaha untuk rakyat melalui KUR dengan bunga rendah 9 % per tahun, demi meningkatkan produktivitas rakyat. Bunga KUR 9% per tahun, adalah solusi tepat bagi rakyat, termasuk koperasi, untuk mendapatkan modal usaha.
Kebijakan Strategis Keempat, semua kebijakan untuk rakyat itu diikuti pembangunan infrastruktur yang massif di seluruh Tanah Air. Mulai dari jalan raya, jalan tol, pelabuhan laut, pembangkit listrik, bandara, bendungan, irigasi, dan kapal khusus tol laut untuk distribusi sembako rakyat.
Setelah rakyat diberikan aset produksi dan modal, maka kehadiran infrastruktur menjadi sangat vital untuk distribusi produk-produk rakyat. Inilah pelaksanaan EKONOMI KONSTITUSI Pasal 33 yang sesungguhnya. Inilah bentuk nyata Bapak “Membangun Indonesia dari Pinggiran” yang saya sebut “Membangun Indonesia dari KAMPUNG-KAMPUNG!”
Bapak Presiden yang kami banggakan,
Dalam rangka mendukung komitmen Bapak MENEGAKKAN EKONOMI KONSTITUSI yang berkeadilan dan menyejahterakan seluruh rakyat, izinkan kami untuk ‘CURHAT’ kepada Bapak Presiden.
Curhat pertama, kalau bisa sebagian dana desa yang besar itu dikelola oleh koperasi yang ada di KAMPUNG-KAPUNG dan desa-desa. UU memang memerintahkan adanya BUMDes.. tapi, kami gerakan koperasi berharap BUMDes yang dibentuk itu berbadan hukum koperasi. Bukan PT.
Alasan Pertama, kalau berbadan hukum koperasi, maka pemilik BUMDes adalah seluruh warga desa. Itu berarti, akan diawasi oleh warga desa. Aturan main organisasi koperasi itu sederhana, jelas, transparan, demokratis karena kekuasaan ada di tangan anggota, serta menghendaki partisipasi para anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan.
Alasan kedua, koperasi telah memiliki sistem bisnis untuk empat jenis usaha rakyat. Pertama, unit koperasi kredit atau simpan pinjam sehingga rakyat desa bisa menabung dan meminjam. Jadi, dana desa tidak akan hilang, bahkan bisa berkembang menjadi ‘bank desa’ atau ‘bank kampung’.
Kedua, unit koperasi produksi. Dana pinjaman warga desa dari koperasi kredit atau simpan pinjam bisa dipakai untuk kebutuhan produksi petani, peternak, nelayan, maupun UMKM di kampung-kampung dan daerah kumuh perkotaan. Jadi, warga desa dan kampung tidak perlu lagi ke bank.
Ketiga, unit koperasi jasa atau distribusi. Produk-produk rakyat di desa-desa dan kampung-kampung akan dibeli oleh koperasi, disimpan di lumbung atau gudang koperasi, lalu didistribusikan dan dipasarkan oleh koperasi. Jadi, selain memiliki gudang, unit Koperasi Distribusi harus membeli angkutan desa atau truk untuk mengantar sendiri produk petani, peternak, nelayan ke pasar di kota atau pelabuhan untuk ekspor.
Keempat, unit koperasi konsumen yang berperan untuk memenuhi kebutuhan sembako masyarakat di kampung-kampung dan desa-desa. Lewat sistem pembelian bersama, toko-toko koperasi di desa bisa mendapatkan harga murah. Sedangkan warga desa yang otomatis menjadi anggota koperasi desa akan menerima Sisa Hasil Usaha dari setiap pembelian di toko koperasi.
Bapak Presiden, seluruh hadirin yang kami hormati,
Kami gerakan koperasi, ingin agar dana desa benar-benar bermanfaat nyata dan berkelanjutan untuk rakyat desa dan rakyat di kampung-kampung. Gerakan koperasi ingin dana desa tidak habis hanya untuk infrastruktur desa, tetapi untuk memacu produktivitas rakyat di kampung-kampung melalui jalan berkoperasi.
Pengucuran Dana Desa merupakan momentum untuk menghidupkan kembali koperasi-koperasi rakyat di kampung-kampung dan desa-desa di seluruh Tanah Air. Seperti dulu tahun 1980-an, belasan ribu KUD yang menjadi ujung tombak swasembada pangan. Dan, Dekopin didukung oleh Kemenkop siap menggerakkan Lapenkopda dengan 4.000 ribu pemandu di seluruh Indonesia untuk bersama ribuan tenaga pendamping dana desa saat ini, melakukan pendidikan, pelatihan, dan pendampingan koperasi-koperasi primer di tingkat desa seluruh Indonesia.
Hal ini juga, sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada Harkopnas di Jambi tahun 2016 lalu, yang meminta agar koperasi-koperasi bergabung untuk bisa mencapai skala ekonomi. Kalau saja dana desa dikelola oleh koperasi, kami, gerakan koperasi, saat ini juga berani mengatakan SIAP! Sebab, koperasi-koperasi yang berbasis di 84.100 desa nanti secara otomatis akan bergabung dalam koperasi sekunder di tingkat kecamatan atau kabupaten, seterusnya tingkat propinsi, lalu tingkat nasional. Ini akan menciptakan skala ekonomi yang dahsyat.
Bapak Presiden yang kami cintai,
Gerakan koperasi memiliki modal sangat besar, yaitu berupa 107 ribu unit koperasi aktif dengan anggota hampir 40 juta orang anggota. Koperasi tidak hanya mampu merawat semangat kekeluargaan dan budaya gotong-royong dalam masyarakat kita yang plural, tapi juga mampu menjamin kemandirian dan kedaulatan pangan. Sukses Indonesia sukses swasembada pangan tahun 1980-an berkat kontribusi sekitar 10 ribu KUD yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air.
Di era Reformasi yang memaksa Indonesia bertarung di arena pasar bebas, koperasi juga pernah memberi bukti sukses menjalankan misi pemerintah, yaitu ketika ketiga harga-harga kebutuhan pokok rakyat melonjak tinggi di awal Reformasi. Induk KUD atau Inkud melalui Koperasi Distribusi Indonesia yang saya pimpin mendapat tugas sekaligus kepercayaan dari pemerintahan Presiden Habibie untuk menurunkan harga minyak goreng dari Rp 9000/kg menjadi Rp 3.500/kg. Koperasi diberi kepercayaan ketika Bulog dengan dana … gagal menurunkan harga.
Setelah kami kumpulkan 30 Pusat KUD tingkat propinsi, Koperasi Distribusi Indonesia yang saya pimpin berhasil menurunkan harga minyak goreng hingga Rp 3.000/kg hanya dalam tempo hanya dua bulan. Mengapa koperasi bisa sukses mengemban misi Presiden Habibie? Jawabannya: karena 30 Puskud dan sekitar 3.500 KUD yang tersebar di seluruh Indonesia memotong mata rantai distribusi perdagangan minyak goreng. Inkud juga berhasil memotong mata rantai distribusi beras dan gula pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Bapak Presiden, para hadirin yang kami muliakan,
Sebagai profesional koperasi yang sudah 34 tahun bergumul dengan koperasi, mulai dari tingkat KUD di Kabupaten Gowa tahun 1982, saya sungguh meyakini jika sistem ekonomi koperasi dipakai mulai dari tingkat akar rumput di kampung-kampung dan desa-desa, keadilan ekonomi dan kesejahteraan seluruh rakyat yang Bapak perjuangkan sejak dua setengah tahun lalu, akan tercapai.
Apalagi, jika dana untuk pemberdayaan masyarakat ‘bawah’ dan ‘kecil’ yang tersebar di 24 kementerian dan lembaga dimanfaatkan dengan memakai ‘organisasi rakyat’ bernama KOPERASI. Dekopin meyakini, jika memakai lembaga koperasi yang dimiliki para anggotanya, dana-dana yang tersebar itu akan lebih efektif dan efisien dalam memberdayakan dan meningkatkan kualitas hidup petani, peternak, pekebun, petambak, nelayan, buruh, hingga guru, mantri, dan karyawan kecil.
Bapak Presiden dan para hadirin yang saya muliakan,
Penunjukkan Sulawesi Selatan oleh Dekopin sebagai tuan rumah puncak perayaan Hari Koperasi Nasional sekaligus Kongres Koperasi ke-3, khususnya Kota Makassar, memiliki arti penting dan bernilai sejarah. Propinsi ini memiliki sumber daya alam berlimpah, mulai dari pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan, hingga pertambangan.
Faktanya, daerah ini masih tertinggal dalam banyak sektor. Dari 2.254 desa yang ada di Sulsel, ada 155 desa tergolong SANGAT TERTINGGAL, ada 1.183 desa TERTINGGAL, 888 desa BERKEMBANG, dan hanya 28 desa tergolong maju.
Di sisi lain, secara geo-ekonomi dan geo-strategi, letak dan posisi Sulawesi Selatan sangat strategis sebagai jembatan antara Indonesia bagian barat dan timur maupun bagian utara dan selatan. Sehingga beberapa waktu lalu, Bapak Presiden telah menetapkan Sulawesi Selatan sebagai pintu gerbang dan motor pembangunan Indonesia Timur. Bahkan, Bapak Presiden menjadikan Tanah Anging Mamiri sebagai pusat konektivitas tol laut untuk Indonesia bagin Timur. Hal ini terkait dengan Visi Poros Maritim Dunia yang telah Bapak canangkan sebagai pengimbang Visi Jalur Sutera yang dicanangkan Cina.
Di situlah arti penting Harkopnas 2017 dan Kongres Koperasi III digelar di Tanah Anging Mamiri. Gerakan koperasi yang diwadahi Dekopin ingin memberikan kontribusi nyata bagi visi dan misi bapak Presiden menjadikan Sulsel sebagai pintu gerbang, motor penggerak pembangunan, dan pusat konektivitas poros maritim dunia di bagian Timur Indonesia.
Maka, menetapkan Sulsel sebagai tuan rumah Harkopnas 2017 adalah salah satu bentuk perhatian Dekopin terhadap pemberdayaan masyarakat di Tanah Sulsel ini. Lewat Harkopnas dan Kongres Koperasi yang dihadiri Bapak Presiden, kami ingin memberikan semangat, inspirasi dan motivasi kepada Pemda propinsi dan Pemda di 24 kabupaten/kota se-Sulsel agar menggerakkan ekonomi rakyat di kampung-kampung dan desa-desa di Propinsi ini dengan membangun dan menghidupkan koperasi-koperasi kredit, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa distribusi dan pemasaran, serta koperasi konsumen berupa toko-toko koperasi.
Lewat Harkopnas dan Kongres Koperasi III yang bersejarah ini pula, kami ingin ambil bagian dalam menghidupkan kembali ‘JALUR REMPAH’ yang melegenda itu. Kita semua memimpikan Makassar kembali menjadi KOTA MARITIM sebagai pelabuhan transit, seperti era Jalur Rempah pada masa Portugis dan Belanda dahulu.
Dari propinsi ini, dari Kota ‘bersejarah’ Makassar ini, kami gerakan koperasi ingin mempersembahkan sejarah buat negara dan bangsa tercinta: I N D O N E S I A!
Terima kasih … wasalamualaikum …
Makassar, 12 Juli 2017
Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia
H.A.M Nurdin Halid
