Makassar — Bakal Calon Gubernur Sulsel, Nurdin Halid atau NH, tengah menggagas program pinjaman usaha bagi petani untuk mendongkrak kesejahteraan mereka.
Program itu dinamainya Kredit Kesejahteraan Petani yang digadang-gadang mampu menggantikan Kredit Usaha Tani. Lebih istimewa lagi lantaran Kredit Kesejahteraan Petani itu dirancangnya tanpa bunga.
“Petani akan kita dorong untuk bisa hidup lebih sejahtera. Caranya dengan menerapkan sistem yang lebih baik, salah satunya dengan memberikan kredit kesejahteraan petani, itu tanpa bunga. Tentunya itu semua bisa terwujud bila saya menang (pada Pilgub Sulsel). Kalau tidak ya semua itu hanyalah mimpi,” kata NH, Rabu, 20 September.
Kredit Kesejahteraan Petani hanya secuil dari program besar Membangun di Kampung yang diusung NH bersama Aziz Qahhar Mudzakkar.
Sederet inovasi program lain telah disusun untuk membawa kesejahteraan secara merata di Sulsel. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Sulsel, kata NH, harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, baik di desa maupun kota.
NH mengatakan bila terpilih jadi Gubernur Sulsel, satu hal yang bisa dipastikannya bahwa harga komoditas pangan tidak lagi fluktuatif.
NH akan meredesain sistem “petik olah jual” milik mantan gubernur Sulsel, Prof Amiruddin dan Basri Palaguna. Caranya dengan memanfaatkan resi gudang sehingga harga komoditas, seperti beras dan jagung, senantiasa stabil, baik itu saat panen maupun pasca-panen.
“Bila saya jadi gubernur, tidak akan ada harga komoditas yang turun. Mau itu beras, jagung, kopi, cokelat maupun yang lainnya. Termasuk saat panen raya karena kita akan optimalkan instrumen resi gudang,” ucap NH yang memang dikenal ahli dalam program ekonomi kerakyatan.
Beragam pembenahan pun dipastikan dilakukan NH terkait sistem produksi hingga pemasaran komoditas pertanian.
Ketua Umum Dewan Koperasi Nasional itu mengaku akan mengoptimalkan BUMDes sebagai ujung tombak penggerak ekonomi di pedesaan. BUMDes itu akan menjadi pusat pengumpul hasil pertanian untuk nantinya dipasarkan dengan jaminan petani menjualnya dengan harga kompetitif.
“Nanti saya akan buatkan holding di kabupaten. Juga akan ada BUMD yang dimiliki bersama. Di kabupaten itu menjadi pusat penyimpan, pergudangan, pusat pemasaran,” katanya.
NH juga memiliki rencana mengubah skema Bank Pembangun Daerah Sulselbar menjadi bank milik rakyat. Bank Rakyat Sulsel itu akan mengadopsi pola bank rakyat di sejumlah negara yang telah teruji.
“Saya maunya kalau perlu itu 60 persen milik rakyat dan 40 persen milik pemerintah. Bank rakyat di Jepang, Belanda dan Malaysia, Itu CEO-nya saya kenal. Pernah saya berdialog dengan mereka terkait itu,” pungkasnya. (***)
