Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI melakukan Sidak ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Sidak diikuti Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini beserta 4 Wakil Ketua Komisi VI, yakni Nurdin Halid, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya.
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengapresiasi kerja keras Pemerintah dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Bulan Ramadhan. Politisi Partai Golkar itu pun optimis, tidak akan terjadi kelangkaan dan gejolak harga bahan kebutuhan pokok hingga Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
Hal itu diungkapkan Nurdin Halid usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran Komisi VI DPR RI ke Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Dalam sidak yang berlangsung dari pukul 07.51 WIB itu tampak Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini beserta 4 Wakil Ketua Komisi VI, yakni Nurdin Halid, Andre Rosiade, Eko Hendro Purnomo, dan Adisatrya Suryo Sulisto serta sejumlah anggota Komisi VI lainnya.
“Sidak Komisi VI bersama Wakil Ketua DPR Pak Dasco dalam rangka menjalangkan fungsi pengawasan legislatif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok selama Bulan Puasa dan Hari Raya Idhul Fitri serta ingin memastikan harga sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan Pemerintah,” demikian Nurdin Halid dalam keterangan tertulisnya.
Dari sidak ini, kata Nurdin, diketahui bahwa stok barang dan harga barang kebutuhan pokok tidak ada masalah.
“Stok tak masalah. Harga juga sudah sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi). Para pengecer bilang bahwa sudah seminggu ini harga sudah sesuai dengan HET yaitu Rp15.700 per liter,” kata Nurdin.
Selain memastikan ketersediaan dan stabilitas harga, Nurdin juga menjelaskan bahwa dalam sidak ini, DPR juga ingin mengecek langsung kasus MinyaKita yang belakangan meresahkan masyarakat. Seperti diketahui, pihak kepolisian sudah melakukan tindakan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang mengurangi takaran MinyaKita dan dijual dengan harga tinggi.
“Kami juga ingin mengecek secara mendadak di lapangan terkait masalah minyak goreng, khususnya brand MinyaKita,” ujar Nurdin.
Untuk itu, rombongan DPR mengambil tiga sampel Minyakita dari produksi berbeda dari tiga kios untuk dicek standardisasi ukurannya. Hasilnya, ujar Nurdin, ditemukan minyak goreng merek Rizki yang diproduksi PT Bina Karya Prima yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa hingga barcode-nya tidak bisa dicek.
“Produk minyak goreng itu juga tidak sesuai dengan takaran dan harganya di atas HET. Dari kemasan 1 liter, ternyata takarannya kurang dari 800 mililiter. Harganya Rp16 ribu, tanpa tanggal kadaluwarsanya. Barcode-nya tidak bisa dicek,” kata Nurdin.
Karena itu, Nurdin Halid mendukung sikap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang menyatakan bahwa DPR bakal melaporkan temuan tersebut ke Kementerian Perdagangan. Bahkan Nurdin mendesak agar produk seperti itu ditarik dari pasaran karena sangat berbahaya dan merugikan masyarakat.
“Saya setuju dan mendukung Pak Dasco yang meminta Kementerian Perdagangan dan Satuan Tugas Pangan untuk terus aktif memonitor kondisi produk-produk Minyakita di seluruh daerah di Indonesia. Memonitor secara intensif supaya harga tetap bisa stabil dan tidak ada pengurangan volume,” pungkas Nurdin.
******
